Jakarta, Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta (PERMALA) menyatakan sikap keras dan tanpa kompromi terhadap dugaan praktik korupsi dalam proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro yang diduga terjadi saat Welly Adiwantra menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Metro, dan kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Dugaan ini merupakan tamparan keras bagi integritas birokrasi di Lampung. Rekrutmen yang seharusnya menjunjung tinggi asas meritokrasi dan keadilan, justru diduga menjadi ruang praktik kotor yang mencederai kepercayaan publik dan merampas hak masyarakat.
Lebih jauh, PERMALA menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum di daerah berjalan lamban dan tidak menunjukkan keseriusan yang memadai. Kondisi ini memunculkan kecurigaan kuat di tengah publik akan adanya dugaan pembiaran, konflik kepentingan, hingga potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum.
Atas dasar itu, PERMALA menyatakan sikap tegas:
1. Mendesak Mabes Polri untuk segera TURUN GUNUNG dan mengambil alih penanganan kasus ini demi menjamin independensi, transparansi, dan profesionalitas penegakan hukum.
2. Mendesak BPKP ( Badan pengawasan keuangan dan pembangunan ) provinsi lampung cepat mengeluarkan hasil audit kasus rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro, serta menelusuri secara serius dugaan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Welly Adiwantra, sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, cepat, dan terbuka kepada publik, serta tidak ragu menindak siapapun yang terbukti terlibat.
4. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Lampung, karena kami menilai penanganan kasus ini tidak menunjukkan keseriusan dan ketegasan yang diharapkan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
kami menegaskan bahwa praktik korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ketika hukum terlihat lamban dan tumpul ke atas, maka kepercayaan publik berada di titik krisis.
Kami memperingatkan:
Jika aparat penegak hukum tidak segera menunjukkan langkah konkret dan transparan, maka kecurigaan publik terhadap adanya “kongkalikong” dan intervensi politik akan semakin menguat.
PERMALA tidak akan tinggal diam.
Kami siap mengawal, menekan, dan mengonsolidasikan gerakan hingga kasus ini dibongkar secara terang benderang.