BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kontroversi Tembak di Tempat terhadap Pelaku Begal di Provinsi Lampung" pada Jumat, 12 Juni 2026, di Kafe Koat, Bandar Lampung.
Diskusi ini diselenggarakan sebagai respons atas maraknya aksi kriminalitas jalanan di Lampung yang memicu perdebatan mengenai penerapan tindakan tegas "tembak di tempat" oleh aparat penegak hukum. Di satu sisi, langkah tersebut dianggap sebagai solusi instan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, namun di sisi lain, kebijakan ini memicu diskusi hangat dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua Umum PERMAHI Lampung, Tri Rahmadona, S.H., menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun perspektif yang seimbang. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip-prinsip HAM, serta tidak boleh mengabaikan akar persoalan sosial.
"Penegakan hukum harus berjalan tegas namun tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada saat yang sama, negara juga perlu memperkuat pembangunan sosial dan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah preventif dalam menekan angka kriminalitas," ujar Tri Rahmadona.
Lebih lanjut, Tri menyatakan bahwa fenomena kriminalitas seperti begal tidak bisa hanya dilihat dari kacamata keamanan semata. Faktor struktural seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja dinilai menjadi pemicu utama yang harus diselesaikan secara berkelanjutan.
FGD ini akan mempertemukan berbagai elemen strategis, mulai dari akademisi, aparat penegak hukum, praktisi hukum, hingga pemerhati sosial dan HAM. Melalui ruang diskusi ini, PERMAHI Lampung berharap dapat merumuskan rekomendasi konstruktif mengenai batas kewenangan aparat dalam penggunaan senjata api serta strategi pencegahan kriminalitas yang lebih komprehensif bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
Acara yang dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB ini diharapkan mampu menjadi wadah intelektual untuk membedah tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di tengah keresahan masyarakat akan keamanan wilayah.