Oleh : Ahmad Basri S.IP S.H., Ketua K3PP (Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan) Lampung
Empat terduga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku penyiraman terhadap aktivis Andrie Yunus telah diamankan oleh Polisi Militer (PM).
Mereka dikabarkan berasal dari matra TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang bertugas di bawah Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis.
Menariknya, para pelaku tersebut diserahkan langsung oleh Denma BAIS TNI kepada Polisi Militer.
Dari sisi kepangkatan, mereka terdiri dari Kapten, Lettu, hingga Sersan Dua (Serda), yang diduga berperan sebagai operator lapangan dalam aksi penyiraman tersebut.
Peristiwa ini segera memunculkan pertanyaan mendasar. Apa motif sesungguhnya di balik tindakan para pelaku? Kasus ini tentu mencoreng citra BAIS TNI sebagai lembaga intelijen strategis negara.
Tugas utama intelijen adalah menghimpun data, mengolah informasi, dan melakukan analisis untuk kepentingan keamanan nasional. Bukan melakukan tindakan kekerasan di lapangan terhadap warga sipil.
Sulit untuk menerima bahwa tindakan tersebut sepenuhnya dilakukan atas inisiatif pribadi para pelaku. Apa keuntungannya bagi para pelaku cuma sebatas prajurit biasa jika itu motif pribadi.
Dalam struktur militer yang bersifat komando dan hirarkis, setiap tindakan yang terorganisir hampir selalu berkaitan dengan perintah atau setidaknya persetujuan dari atasan.
Maka persoalan ini tidak lagi berhenti pada pelaku lapangan, melainkan berpotensi mengarah pada pihak yang lebih tinggi dalam struktur.
Peristiwa ini juga berpotensi merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden sendiri telah menunjukkan sikap tegas bahwa kasus ini harus diusut tuntas dan para pelaku harus diproses secara hukum.
Tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku hanyalah “alat” atau perpanjangan tangan dari kepentingan tertentu yang sedang bermain di tubuh TNI.
Jika hipotesis ini benar, maka bisa jadi terdapat upaya untuk merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo dari dalam sendiri.
Dalam konteks ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.
Jika tidak, maka publik akan terus dibayangi oleh pertanyaan. Apakah ini sekadar penyimpangan oknum, atau bagian dari persoalan yang lebih besar di dalam tubuh institusi TNI?
Kasus ini menjadi ujian serius, tidak hanya bagi BAIS TNI, tetapi juga bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik.
Kini reputasi Presiden Prabowo sedang dipertaruhkan di hadapan publik. Apakah akan membongkar siapa dalang yang sesungguhnya.
Tags
Nasional