Pringsewu - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang disampaikan Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu, Senin (2/3/2026) menjadi momentum penting untuk mengukur arah dan kualitas pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Namun bagi kami, mahasiswa yang tergabung dalam BMPSI, LKPJ tidak cukup hanya dipahami sebagai laporan administratif tahunan, melainkan sebagai cerminan nyata sejauh mana pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat.
Sebagai Ketua Umum BMPSI, Arifin Fansuri, memandang bahwa publik hari ini tidak lagi hanya membutuhkan angka-angka capaian dan serapan anggaran. Yang lebih utama adalah dampak konkret di lapangan: bagaimana kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, kesejahteraan tenaga honorer, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah benar-benar dirasakan masyarakat.
Rencana perombakan dan penataan OPD melalui perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentu dapat menjadi langkah strategis jika benar-benar berorientasi pada efektivitas pelayanan. Namun restrukturisasi birokrasi tidak boleh berhenti pada “right sizing” di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah “right impact” — perubahan yang benar-benar mempercepat pelayanan, memotong rantai birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan profesionalitas aparatur.
Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen kontrol sosial. Oleh karena itu, BMPSI akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah secara objektif dan konstruktif. Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Pringsewu.
LKPJ bukan sekadar formalitas konstitusional, melainkan janji pertanggungjawaban kepada rakyat. Kini yang ditunggu masyarakat bukan lagi paparan, tetapi pembuktian. Pemerintahan yang kuat bukan yang pandai menyusun laporan, melainkan yang mampu menghadirkan perubahan nyata di tengah kehidupan masyarakat.
Tags
Lampung