Pada pagi yang semestinya menjadi simbol kemenangan demokrasi, sejumlah kepala daerah hasil Pilkada justru harus menghadapi kenyataan pahit: ruang kerja mereka lebih dekat ke sorotan aparat penegak hukum dibanding ruang pelayanan publik. Di tengah gegap gempita pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, publik berharap hadirnya wajah baru pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Namun harapan itu perlahan memudar ketika satu per satu kepala daerah terseret kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan hukum, ia memicu pertanyaan yang jauh lebih meresahkan: apakah proses demokrasi Indonesia benar-benar berjalan secara etis dan adil? Ataukah pemilu hanya menjadi arena perebutan kekuasaan yang mahal, penuh kompromi, dan akhirnya melahirkan pemimpin yang terjebak dalam lingkaran transaksi politik?
Demokrasi sejatinya bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi adalah soal bagaimana kemenangan itu diperoleh. Ketika kemenangan diraih melalui politik uang, manipulasi kekuasaan, pelanggaran netralitas aparat, hingga penyalahgunaan fasilitas negara, maka hasil pemilu sesungguhnya sedang kehilangan legitimasi moralnya.
Dari sinilah pertanyaan “mengapa” menjadi penting. Mengapa praktik curang terus berulang dalam pemilu Indonesia? Mengapa demokrasi yang dibangun dengan biaya besar justru sering melahirkan korupsi? Dan bagaimana sistem politik Indonesia memungkinkan hal tersebut terjadi?
Banyak pengamat menilai akar persoalan pemilu Indonesia terletak pada mahalnya biaya politik. Untuk maju sebagai calon kepala daerah maupun legislatif, seseorang membutuhkan dana yang sangat besar. Dana itu digunakan untuk membayar konsultan politik, kampanye, logistik partai, hingga aktivitas mobilisasi massa.
Dalam banyak kasus, biaya terbesar justru muncul sebelum kandidat resmi maju: mahar politik. Meskipun secara hukum dilarang, praktik mahar politik masih menjadi rahasia umum. Kandidat harus memperoleh dukungan partai, sementara partai membutuhkan biaya operasional dan kepentingan elektoral. Akibatnya, pencalonan sering kali tidak lagi didasarkan pada kapasitas dan integritas, melainkan kemampuan finansial.
Ketika seseorang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilu, maka jabatan publik berpotensi dipandang sebagai “investasi” yang harus dikembalikan. Dari sinilah korupsi politik mulai tumbuh. Banyak kepala daerah akhirnya terjebak dalam hubungan timbal balik dengan penyandang dana kampanye. Setelah terpilih, mereka harus “membalas jasa” melalui proyek pemerintah, pengaturan tender, izin usaha, hingga pengisian jabatan birokrasi. Akibatnya, rakyat yang semestinya menjadi pusat demokrasi justru tersingkir oleh kepentingan ekonomi-politik elite. Fenomena ini menjelaskan mengapa sejumlah kepala daerah yang baru menjabat akhirnya tersandung kasus korupsi.
Etika pemilu tidak bisa dipisahkan dari keadilan ekonomi-politik. Pemilu yang adil bukan hanya soal tidak adanya kecurangan saat pencoblosan, tetapi juga memastikan semua kandidat memiliki kesempatan yang setara tanpa harus tunduk pada oligarki modal.
Salah satu bentuk dari rusaknya etika pemilu adalah politik uang. Dalam banyak daerah, praktik ini telah berubah menjadi budaya politik yang dianggap lumrah. Masyarakat menerima uang menjelang pencoblosan, sementara kandidat menganggap pemberian uang sebagai “strategi kampanye”. Hubungan antara pemilih dan calon akhirnya menjadi hubungan transaksional.
Bawaslu mencatat sedikitnya 59 dugaan peristiwa politik uang dalam Pilkada 2024. Sebanyak 51 berasal dari laporan masyarakat, sementara sisanya merupakan temuan pengawas pemilu. Namun angka tersebut diyakini jauh lebih kecil dibanding realitas sebenarnya. Politik uang sangat sulit dibuktikan karena dilakukan secara tertutup dan sering melibatkan jaringan informal.
Praktik yang paling umum bukan lagi pemberian uang secara langsung saat kampanye, melainkan distribusi bantuan sembako, pembayaran transportasi, pemberian uang kepada tokoh masyarakat, hingga pembiayaan kegiatan sosial.
Lebih berbahaya lagi, politik uang perlahan mengubah kesadaran politik masyarakat. Pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, kapasitas, atau rekam jejak kandidat, melainkan berdasarkan siapa yang memberi keuntungan paling cepat. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghancurkan kualitas demokrasi. Pemimpin yang terpilih bukan yang paling kompeten, tetapi yang paling kuat secara finansial.
Masalah lain yang terus menghantui pemilu Indonesia adalah penyalahgunaan birokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahwa selama Pilkada 2024 terdapat 433 kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah tersebut, 314 dinyatakan mengandung unsur pelanggaran.
Angka itu hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih besar. Sebab di balik statistik tersebut terdapat praktik-praktik tersembunyi yang sulit dibuktikan namun nyata dirasakan masyarakat: pembagian bantuan sosial menjelang pemilu, tekanan birokrasi untuk mendukung kandidat tertentu, penggunaan aparat desa sebagai mesin politik, hingga transaksi “mahar politik” untuk mendapatkan tiket pencalonan.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menyampaikan, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang paling mencolok.
Hal ini memperlihatkan bahwa birokrasi masih rentan dipolitisasi oleh kekuasaan.
Di banyak daerah, ASN menghadapi tekanan untuk mendukung kandidat tertentu, terutama petahana. Bentuk tekanan bisa sangat halus: ancaman mutasi, promosi jabatan, hingga pengucilan dalam birokrasi. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan serius dalam kompetisi politik. Kandidat petahana memiliki akses terhadap sumber daya negara, jaringan birokrasi, dan pengaruh administratif yang tidak dimiliki kandidat lain. Akibatnya, pemilu kehilangan prinsip kesetaraan.
Lebih jauh, penyalahgunaan birokrasi menunjukkan lemahnya etika kekuasaan. Aparat negara seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan politik tertentu. Ketika birokrasi berubah menjadi alat politik, maka negara sedang kehilangan netralitasnya.
Indonesia selama puluhan tahun hidup dalam tradisi patronase: hubungan antara elite dan masyarakat dibangun melalui kedekatan personal, bantuan ekonomi, dan loyalitas politik. Dalam budaya patronase, pemimpin tidak selalu dipilih karena gagasan, tetapi karena kemampuan memberi akses dan perlindungan. Politik uang kemudian tumbuh subur dalam struktur sosial semacam ini. Kandidat tidak perlu menawarkan program yang kuat; cukup menunjukkan kemampuan mendistribusikan sumber daya.
Media sosial memperumit situasi tersebut. Pemilu modern kini tidak hanya berlangsung di lapangan, tetapi juga di ruang digital. Informasi palsu, propaganda, manipulasi opini, hingga politik identitas menjadi senjata baru. Akibatnya, masyarakat sering kehilangan kemampuan membedakan informasi yang benar dan manipulatif.
Pada saat yang sama, pendidikan politik masyarakat belum berkembang secara merata. Banyak pemilih belum memahami pentingnya integritas, rekam jejak, dan kualitas kepemimpinan.
Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu juga menjadi elemen vital dalam demokrasi. Ketika masyarakat percaya pada independensi KPU, Bawaslu, dan DKPP, maka hasil pemilu lebih mudah diterima. Sebaliknya, ketika publik mencurigai keberpihakan penyelenggara, maka legitimasi demokrasi ikut runtuh.
Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir, polarisasi politik membuat lembaga penyelenggara pemilu sering menjadi sasaran tuduhan keberpihakan. Media sosial mempercepat penyebaran narasi kecurangan, bahkan sebelum proses pemilu selesai. Akibatnya, demokrasi tidak hanya menghadapi ancaman manipulasi suara, tetapi juga krisis kepercayaan.
Pada akhirnya, etika pemilu bukan hanya soal aturan, tetapi soal moralitas bangsa.
Demokrasi tidak akan sehat jika semua pihak hanya mencari kemenangan tanpa memikirkan cara mencapainya. Ketika politik kehilangan etika, maka kekuasaan berubah menjadi alat kepentingan semata.
Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi mampu bertahan setelah reformasi. Namun mempertahankan demokrasi jauh lebih mudah dibanding menjaga kualitasnya.
Tags
Nasional