Oleh : Redho Balau (Ketua Bidang Dalam Negeri EN-LMND)
Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban gempa bumi. Di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat NTT justru dihadapkan pada kehilangan anggota keluarga, rumah, ruang hidup, dan sumber penghidupan. Tragedi ini kembali mengingatkan bahwa bagi sebagian rakyat Indonesia, kemerdekaan belum sepenuhnya hadir dalam bentuk perlindungan negara, jaminan kesejahteraan, dan pemenuhan hakhak dasar.
Berdasarkan data BNPB per 17 Agustus 2026, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur telah menyebabkan 68 orang meninggal dunia, 213 orang luka-luka, ribuan warga terdampak, serta sekitar 4.500 rumah mengalami kerusakan, disertai rusaknya fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Meskipun pemerintah telah mengerahkan bantuan logistik dan membentuk posko tanggap darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan masih akan berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut LMND, bencana bukan hanya persoalan tanggap darurat, tetapi juga ujian terhadap keberpihakan negara. Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi, melainkan harus memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan, tata ruang, infrastruktur publik, dan sistem mitigasi bencana berorientasi pada keselamatan rakyat.
Ketika ribuan warga kehilangan tempat tinggal, pelayanan kesehatan terganggu, aktivitas pendidikan terhenti, dan roda perekonomian lumpuh, maka keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi maupun besaran investasi. Keberhasilan negara harus diukur dari sejauh mana hak hak sosial rakyat mampu dipenuhi dan dipulihkan secara cepat, adil, dan menyeluruh.
Manifesto Program Juang EN-LMND menegaskan bahwa akar persoalan Indonesia bukan semata mata rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan konsentrasi kekayaan, tanah, anggaran negara, dan akses terhadap sumber sumber kehidupan di tangan segelintir elite. Karena itu, politik redistribusi menjadi garis perjuangan untuk mengembalikan kekayaan, anggaran negara, pendidikan, dan sumber daya strategis kepada kepentingan rakyat sebagai syarat membangun demokrasi ekonomi yang sejati.
Dalam konteks bencana di NTT, politik redistribusi harus diwujudkan melalui keberpihakan anggaran yang memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas nasional, bukan sekadar proyek administratif yang mengabaikan kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Oleh karenanya LMND memandang bahwa tragedi di NTT sekaligus menjadi refleksi terhadap arah politik anggaran nasional. APBN harus menjadi instrumen redistribusi yang berpihak kepada rakyat, terutama bagi daerah daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi dan kapasitas fiskal yang terbatas.
Negara tidak boleh membiarkan daerah menghadapi bencana dengan sumber daya yang minim, sementara kekayaan nasional terus terpusat pada kepentingan yang tidak secara langsung menjawab kebutuhan rakyat. Politik anggaran harus memastikan tersedianya infrastruktur tahan bencana, layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang tetap berjalan dalam kondisi darurat, serta jaminan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
Ketua Bidang Dalam Negeri EN-LMND, Redho Balau, menegaskan bahwa tragedi di NTT harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam melihat pembangunan.
“Gempa bumi di Nusa Tenggara Timur bukan hanya menguji kesiapsiagaan negara, tetapi juga menguji keberpihakan negara kepada rakyat. Momentum kemerdekaan seharusnya menjadi momentum ketika seluruh rakyat merasakan kehadiran negara, bukan hanya dalam seremoni, tetapi dalam jaminan perlindungan, pemulihan, dan keadilan sosial.”
“Pemerintah harus memastikan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat melalui politik redistribusi, pemerataan anggaran, perlindungan sosial, dan pembangunan yang berkeadilan. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika setiap rakyat, termasuk masyarakat NTT, dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.”
Memotret serangkaian fenomena ini, tragedi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi di tengah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara narasi pemerintah dan realitas yang dihadapi rakyat. Ketika pidato kenegaraan dipenuhi optimisme pembangunan, ribuan warga masih kehilangan rumah, keluarga, dan sumber penghidupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan negara berisiko semakin jauh dari kenyataan apabila lebih bertumpu pada laporan birokrasi daripada mendengar langsung suara rakyat. Kemerdekaan pun tereduksi menjadi seremoni, bukan pembebasan dari kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan.
Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat terdampak bencana di NTT, Eksekutif Nasional LMND melakukan aksi kemanusiaan sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap rakyat yang dilakukan pada 18 Agustus 2026. Melalui penggalangan bantuan dan dukungan bagi korban, EN-LMND menegaskan bahwa perjuangan kemanusiaan tidak hanya diwujudkan melalui gagasan, tetapi juga melalui tindakan konkret dengan hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karenanya, LMND mendesak pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Timur dengan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, memperkuat sistem mitigasi bencana nasional, memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, serta menjadikan politik redistribusi sebagai arah kebijakan pembangunan nasional. Sebab hanya dengan membangun keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang hari ini sedang bangkit dari reruntuhan bencana di Nusa Tenggara Timur.