BANDAR LAMPUNG – Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menilai langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani isu lingkungan saat ini masih bersifat di permukaan dan belum menyentuh akar permasalahan. Dalam sebuah wawancara pada Kamis (29/1/2026), Irfan menyoroti dua isu krusial: konflik gajah di TNWK dan rencana pembangunan PLTSa di Lampung Selatan.
Pagar Permanen TNWK: Menyekat Alam, Bukan Memperbaiki Ekosistem
Rencana pemerintah membangun pagar permanen untuk memisahkan habitat gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan pemukiman warga mendapat rapor merah dari WALHI. Irfan menegaskan bahwa langkah tersebut justru mengisolasi satwa di rumahnya sendiri.
"Gajah keluar dari habitatnya itu indikator kuat bahwa ada yang rusak di dalam TNWK. Membuat pagar permanen hanya mengekang satwa, bukan menyelesaikan alasan kenapa mereka keluar," ujar Irfan.
Ia juga memperingatkan dampak pembangunan tersebut, di mana penggunaan alat berat untuk material pagar justru berisiko merusak ekosistem di area penyangga. Sebagai alternatif, WALHI menyarankan optimalisasi pembuatan tanggul yang disertai perawatan rutin, sembari fokus pada pemulihan pakan dan ekosistem di dalam kawasan hutan.
PLTSa: 'Solusi Palsu' yang Berisiko Membuat Candu Sampah
Beralih ke masalah sampah, WALHI Lampung melabeli rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Lampung Selatan sebagai "Solusi Palsu".
Irfan menyoroti beberapa poin kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah saat ini:
1. Polusi Udara: Proses pembakaran sampah (insinerasi) berisiko tinggi mencemari udara, apalagi pemilahan sampah di Lampung belum berjalan. Sampah medis dan limbah B3 masih tercampur dengan sampah rumah tangga.
2. Kecanduan Sampah: PLTSa membutuhkan pasokan sampah yang konstan untuk tetap beroperasi. Hal ini dikhawatirkan menciptakan pola pikir masyarakat untuk terus memproduksi sampah demi menjaga keberlangsungan pembangkit listrik tersebut.
3. Pengabaian Tata Kelola Dasar: Pemerintah dianggap melompat ke teknologi mahal sebelum membenahi sistem di tingkat akar rumput seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
"Seharusnya pemerintah mulai dari bawah: edukasi pemilahan sampah organik untuk pupuk atau maggot, dan anorganik untuk didaur ulang. Jangan sampai niatnya menyelesaikan masalah, malah menciptakan masalah kesehatan jangka panjang," tegasnya.
Mendorong Kebijakan Berbasis Ekologis
WALHI Lampung mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terhadap masukan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan hidup. Menurut Irfan, setiap kebijakan yang diambil harus meminimalisir dampak ekologis dan tidak memberikan ancaman baru bagi kesehatan warga Lampung di masa depan