Jakarta — Polemik terkait materi stand-up Mens Rea karya komika Pandji Pragiwaksono terus mengemuka setelah dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh aktivis muda Rizki Abdul Rahman Wahid. Laporan tersebut menuduh Pandji melakukan pencemaran nama baik dan menyampaikan konten yang dinilai sensitif bagi institusi tertentu. Kasus ini sontak menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi di Indonesia.
Rizki, yang juga presidium Angkatan Muda NU, menilai materi tersebut telah menimbulkan keresahan. “Banyak pihak menilai materi itu merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media. Kami melihat ini berpotensi memecah belah bangsa,” ujarnya saat menjelaskan alasan pelaporan.
Sikap berbeda disampaikan sejumlah tokoh nasional. Sekretaris Jenderal PKS, Kholid Mawardi, melihat kritik dalam komedi sebagai bagian penting dari proses demokrasi. “Kritik itu seperti vitamin bagi demokrasi. Rasanya memang tidak selalu menyenangkan, tetapi justru dibutuhkan agar demokrasi tetap sehat dan tidak kehilangan arah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ekspresi artistik tidak seharusnya dihadapi dengan pendekatan represif selama tidak memuat ujaran kebencian.
Pandangan moderat datang dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang mempertanyakan aspek hukum dalam pelaporan tersebut. “Saya membaca beritanya dan cukup mengagetkan… karena disebutkan bahwa stand up comedy Pandji itu sampai dilaporkan ke polisi,” ucapnya. Abraham juga menyoroti relevansi posisi pelapor dalam konteks hukum pidana terbaru.
Polemik ini juga mendapat respons dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menyoroti penggunaan frasa “menurut keyakinan saya” dalam materi Mens Rea. “Memang salah dia punya keyakinan? Karena keyakinan makanya Anda salah,” ujarnya, mengaitkan pernyataan itu dengan pengalaman hukum yang pernah ia alami.
Di tengah silang pendapat itu, Pandji Pragiwaksono menyatakan siap memberikan klarifikasi sekaligus membuka ruang dialog. Ia menegaskan bahwa materi Mens Rea tidak dibuat untuk menyerang individu atau institusi tertentu. “Saya tidak bahas Anies Baswedan… karena mereka tidak menjabat apa-apa,” kata Pandji, menjelaskan bahwa kritiknya selalu diarahkan pada aktor publik aktif.
Polemik Mens Rea kini berkembang menjadi isu yang lebih besar daripada sekadar materi komedi. Perdebatan ini menyingkap pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat dan institusi menyikapi kritik, satire, dan ekspresi artistik dalam ruang demokrasi? Ketika tokoh-tokoh publik justru saling berseberangan ada yang memandang kritik sebagai indikator sehatnya demokrasi, ada pula yang menilai perlu ada batasan ketat kasus ini menggarisbawahi pentingnya literasi publik, ruang dialog, dan pemahaman hukum yang lebih matang.
Pada akhirnya, kontroversi ini kembali menempatkan panggung komedi sebagai ruang yang bukan hanya memancing tawa, tetapi juga membuka refleksi tentang ketahanan institusi, dinamika kebebasan berekspresi, serta batas-batas etika sosial yang perlu dijaga bersama.