Bandar Lampung, 11 Desember 2025 — Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung menggelar aksi demonstrasi besar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Aksi ini menuntut Kejati Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua pejabat tinggi daerah.
Aksi yang dipimpin oleh Ketua PERMAHI Lampung, Tri Rahmadona, ini menyoroti dugaan korupsi, penerimaan gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam pelaksanaan berbagai proyek di wilayah tersebut.
Dalam orasinya yang berapi-api, Tri Rahmadona dengan tegas menyampaikan dua tuntutan utama kepada pihak berwenang yaitu mendesak Kejati Lampung untuk segera memeriksa secara komprehensif dan transparan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung terkait dugaan korupsi proyek dan penerimaan gratifikasi.
Kemudian, menuntut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera mencopot kedua kepala dinas tersebut dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas indikasi penyalahgunaan wewenang.
Tri Rahmadona, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPC PERMAHI Lampung, meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejati Lampung, untuk bersikap tegas, profesional, dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. "Kami mendesak Kejati Lampung untuk tidak berdiam diri. Indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang merugikan uang rakyat ini harus diusut tuntas. Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri," tegas Tri Rahmadona.
PERMAHI Lampung menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini hingga adanya tindakan nyata, baik dari Pemerintah maupun APH.
"Kami akan terus turun ke jalan dan mengawal proses hukum ini sampai ada kejelasan dan tindakan tegas, baik dari Pemerintah berupa pencopotan, maupun dari APH berupa proses hukum yang adil," tutupnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian ini, kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara di Lampung.
Tags
Lampung