Pringsewu – Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai latar belakang di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, akan menggelar musyawarah aksi damai pada Kamis, 22 Mei 2025. Aksi ini digagas oleh Aliansi Masyarakat Kecamatan Pagelaran Utara Bersatu sebagai bentuk kepedulian dan protes terhadap kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.
Ketua Karang Taruna Pagelaran Utara, Haryadi, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan hasil konsolidasi lintas elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, keagamaan, hingga kelompok tani.
“Aksi ini lahir dari kegelisahan kolektif atas lambatnya pembangunan infrastruktur jalan. Sudah lama masyarakat mengeluh, tapi belum ada respons serius dari pemerintah kabupaten,” ujar Haryadi, Selasa (20/5).
Menurutnya, kegiatan akan diawali dengan musyawarah terbuka di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pagelaran Utara. Forum ini akan menjadi ruang dialog publik serta konsolidasi aspirasi dari berbagai tokoh dan warga.
“Kami mengundang tokoh agama, pemuda, pengusaha lokal, dan kepala pekon. Ini agar suara masyarakat disampaikan bersama, secara damai dan terorganisir,” tambahnya.
Haryadi menegaskan bahwa masyarakat Pagelaran Utara telah bersabar terlalu lama. Kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ekonomi dan keselamatan warga.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya hak dasar: akses jalan yang layak. Jika ini terus diabaikan, maka jelas pemerintah abai terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Hariyanto, Ketua PAC GRIB Pantura, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi damai yang akan digelar. Ia menegaskan bahwa GRIB akan berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan hak dasar mereka.
“Kami hadir untuk memperkuat suara rakyat. Aksi damai ini murni karena keprihatinan. Pemerintah harus segera turun tangan memperbaiki jalan-jalan rusak di wilayah kami,” tegas Hariyanto.
Sementara itu, Arif R., Humas GRIB Pantura, menyampaikan bahwa partisipasi komunitasnya dalam aksi damai ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan atas aspirasi warga.
“Kami berdiri bersama masyarakat. Ini bukan aksi politik, ini gerakan hati nurani. Infrastruktur adalah hak, bukan harapan,” ujarnya.
Harapan kami aksi ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan DPRD untuk segera mengambil tindakan nyata.
“Kami akan tetap tertib dan damai. Tapi jangan abaikan suara kami. Rakyat punya hak untuk bersuara dan didengar,” tutup Haryadi.
Tags
Lampung