JAKARTA – Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTSI) menyatakan sikap tegas dan kesiapan untuk mengawal perjuangan sekitar 1.000 petani tebu mitra PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) dari wilayah Lampung dan Sumatera Selatan yang berencana mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 23 November 2026.
Rencana aksi tersebut dilatarbelakangi belum diterimanya pembayaran atas hasil penjualan tebu oleh para petani. Situasi ini semakin memprihatinkan karena laporan hasil penjualan disebut telah dibagikan, tetapi hak pembayaran petani belum direalisasikan akibat persoalan pemblokiran rekening perusahaan dan belum adanya persetujuan penggunaan dana.
AMHTSI menilai persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif atau konsekuensi teknis dari proses penyidikan. Terdapat nasib ribuan petani, buruh, dan keluarga yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil perkebunan tebu.
JANGAN SAMPAI PENEGAKAN HUKUM MENJADI ALASAN TERHAMBATNYA HAK PETANI!
AMHTSI memahami bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penyitaan, pemblokiran rekening, serta tindakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut harus tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan dampak sosial-ekonomi terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana.
Tri Rahmadona, S.H., selaku Ketua Umum DPC PERMAHI Lampung, menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pembuktian perkara, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh tindakan hukum tersebut. Menurutnya, apabila hasil penjualan tebu merupakan hak petani atas komoditas yang telah dipanen dan diserahkan, maka harus ada kejelasan mengenai status dana tersebut serta mekanisme hukum yang memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa mengganggu proses penyidikan.
"Jangan sampai tindakan pemblokiran rekening yang ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum justru menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan baru bagi petani. Kejaksaan Agung harus menjelaskan dasar hukum pemblokiran, kedudukan dana hasil penjualan tebu, serta alasan pembayaran hak petani belum dapat dilakukan. Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana juga wajib dilindungi," tegas Tri Rahmadona.
Ia juga menekankan bahwa prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin konstitusi harus diwujudkan melalui tindakan yang terukur dan tidak mengabaikan dampak terhadap masyarakat. Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana harus tetap dilakukan secara tuntas, tetapi penyelesaian hak ekonomi petani tidak boleh dibiarkan tanpa batas waktu dan kepastian.
AMHTSI menegaskan bahwa petani bukan pihak yang seharusnya menanggung beban dari persoalan hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam pengelolaan kawasan hutan maupun aktivitas perusahaan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, tanpa mengabaikan hak petani.
AMHTSI MELONTARKAN TIGA TUNTUTAN TEGAS KEPADA KEJAKSAAN AGUNG:
1. Mendesak Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, status, dan mekanisme pemblokiran rekening PT PSMI serta alasan belum diberikannya persetujuan penggunaan dana untuk pembayaran hak petani.
2. Mendesak Kejaksaan Agung mengevaluasi mekanisme pengawasan rekening perusahaan dan membuka ruang penyelesaian pembayaran hak petani melalui mekanisme yang sah, terukur, transparan, serta tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.
3. Mendesak Kejaksaan Agung memberikan kepastian waktu dan langkah konkret penyelesaian pembayaran petani agar aktivitas pertanian, pembayaran buruh, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat tidak terus terdampak ketidakpastian hukum.
AMHTSI SIAP KAWAL, SIAP TURUN, DAN TIDAK AKAN DIAM!
AMHTSI menyatakan kesiapan untuk hadir dan mengawal perjuangan para petani dalam aksi di Kejaksaan Agung pada 23 November 2026 apabila tidak terdapat penyelesaian konkret hingga tenggat yang telah ditetapkan petani.
AMHTSI menegaskan bahwa keterlibatan tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan penegakan hukum tetap berjalan dengan menjunjung tinggi keadilan dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
Jangan sampai negara begitu cepat hadir ketika harus menegakkan hukum, tetapi lambat ketika rakyat membutuhkan kepastian atas hak ekonominya.
Kejaksaan Agung harus membuktikan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menyita, memblokir, dan menyelidiki, tetapi juga memastikan tindakan hukum negara tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat.
Apabila persoalan ini terus berlanjut tanpa kepastian, AMHTSI akan terus mengawal dan menyuarakan persoalan tersebut bersama para petani.
Hukum harus ditegakkan, tetapi keadilan tidak boleh ditinggalkan.
ASOSIASI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA SELURUH INDONESIA (AMHTSI)
Salam Keadilan dan Konstitusi.