Pringsewu, Pebruari 2026 - Satu tahun kepemimpinan pasangan Riyanto Pamungkas dan Umi Laila di Kabupaten Pringsewu justru memunculkan tanda tanya besar. Alih-alih menghadirkan percepatan pembangunan dan terobosan kebijakan, pemerintahan dinilai berjalan stagnan tanpa arah strategis yang jelas.
Aktivis kebijakan publik, Nopiyanto, menilai situasi ini bukan sekadar soal ritme kerja, melainkan soal keberanian dan kapasitas kepemimpinan.
“Yang terlihat hari ini bukan akselerasi, melainkan kompromi politik. Energi habis untuk mengatur keseimbangan kepentingan, sementara rakyat menunggu realisasi janji,” tegasnya.
Ia menyebut janji kampanye di sektor pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan sosial belum menunjukkan progres signifikan. Infrastruktur dasar seperti jalan rusak masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kalau satu tahun hanya diisi dengan konsolidasi dan manuver, kapan rakyat merasakan hasilnya? Jalan rusak tetap rusak, ekonomi rakyat tetap terseok. Ini bukan soal wacana, ini soal keberpihakan. Jika problem klasik ini terus berulang tanpa penyelesaian strategis, maka yang terjadi bukan pembangunan melainkan pengulangan stagnasi,” ujar Nopiyanto.
Sorotan Kritis terhadap Kepemimpinan Birokrasi
Kami juga menilai bahwa lambannya akselerasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya orkestrasi birokrasi di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah sebagai panglima administratif ASN di Kabupaten Pringsewu.
Ketua ALAK Lampung (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan), Nopiyanto, secara tegas menyatakan:
“Sekda adalah motor penggerak birokrasi. Jika birokrasi berjalan lambat, minim inovasi, dan tanpa terobosan tata kelola, maka ada persoalan serius dalam kepemimpinan administratifnya. Sampai hari ini, belum terlihat reformasi birokrasi yang progresif, belum ada langkah konkret yang mampu mendorong efisiensi anggaran, optimalisasi PAD, maupun percepatan pelayanan publik.”
Menurut Nopiyanto, birokrasi Pringsewu masih terjebak pada pola kerja normatif dan rutinitas administratif. Padahal, dalam situasi fiskal yang terbatas, yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan reformasi struktural dan inovasi kebijakan.
“Sekda tidak cukup hanya menjadi administrator. Ia harus menjadi akselerator perubahan. Jika mesin birokrasi tidak digerakkan dengan visi dan ketegasan, maka program kepala daerah hanya akan menjadi dokumen perencanaan tanpa daya dorong nyata.”
Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan
- Tidak terlihat roadmap percepatan pembangunan yang transparan dan terukur.
- Minim inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil konkret.
- Infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dengan eksekusi cepat.
- Belum ada lompatan kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat bawah.
Satu tahun bukan waktu yang singkat. Jika dalam kurun tersebut belum tampak arah yang tegas, maka publik berhak mempertanyakan komitmen dan kapasitas kepemimpinan.
TUNTUTAN KAMI
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Pringsewu, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu menyampaikan laporan kinerja satu tahun secara terbuka dan transparan kepada publik.
- Mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
- Mendesak Sekda melakukan reformasi birokrasi konkret, termasuk evaluasi kinerja ASN berbasis capaian dan indikator terukur.
- Mendesak pemerintah daerah menyusun strategi inovatif peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan fiskal.
- Mendesak penyusunan roadmap pembangunan jangka menengah yang realistis, terukur, dan dapat diawasi publik.
- Mendesak penghentian praktik politik kepentingan yang berpotensi menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan.
Penegasan Sikap
Kami mengingatkan bahwa mandat kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari partai politik semata. Oleh karena itu, yang wajib dipenuhi adalah janji kepada rakyat bukan sekadar loyalitas kepada kepentingan politik tertentu.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah korektif dan terobosan nyata, maka kami akan terus mengawal, mengkritisi, dan menyuarakan aspirasi publik melalui langkah-langkah konstitusional.
Rakyat Pringsewu tidak membutuhkan retorika.
Rakyat membutuhkan keberanian, ketegasan, dan kerja nyata.
Pringsewu harus bergerak. Bukan berjalan di tempat.
Tags
Lampung