Dalam siniar (podcast) di kanal Marshall Plan yang dipandu oleh Marshall Pribadi, Sandiaga mengungkapkan bahwa pada perancangan awal, program ini seharusnya melibatkan ekosistem lokal secara masif—mulai dari para ibu-ibu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga kantin-kantin sekolah.
Konsep "Gerakan," Bukan Sekadar "Program Anggaran"
Sandiaga menekankan bahwa MBG harus diposisikan sebagai sebuah gerakan kolaboratif agar roda perekonomian akar rumput dapat berputar secara optimal.
"Kalau program itu ya jangan diduitin doang, dicari betul-betul kolaborasinya. Dulu waktu kita rancang, ini akan melibatkan emak-emak, melibatkan UMKM, dapur-dapur sekolah, kantin-kantin sekolah. Semuanya ekonomi rakyatnya muter," ujar Sandiaga dalam perbincangan tersebut.
Ia mencontohkan, jika pengelolaan satuan pelayanan dilakukan secara terpusat dan dimonopoli oleh satu pihak tanpa melibatkan pedagang kecil, maka perputaran ekonomi lokal tidak akan maksimal. Idealnya, suplai bahan pangan seperti beras diambil langsung dari pasar di sekitar sekolah, serta wadah makanan disuplai oleh para pengrajin lokal dengan tetap menjaga standar keselamatan dan keamanan pangan.
Tantangan di Tingkat Implementasi dan Komunikasi
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menilai bahwa visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku gagasan Paradoks Indonesia sudah sangat tepat, yakni menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor pemerataan alih-alih sekadar mengejar angka pertumbuhan makro.
Kendati demikian, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar saat ini berada di level implementasi dan komunikasi publik. Orang-orang kepercayaan di ring dalam pemerintahan dinilai perlu lebih cermat dalam menerjemahkan dan menyampaikan arah kebijakan strategis tersebut agar tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan dunia usaha.
"Program-programnya sangat bagus, tapi kuncinya adalah di eksekusinya dan kuncinya adalah di komunikasi," pungkas Sandiaga.
Sumber : .
